Scroll untuk melanjutkan membaca
NASIONAL

Ayo Kenali 16 Larangan Tindakan Tenaga Pendamping Profesional Desa

×

Ayo Kenali 16 Larangan Tindakan Tenaga Pendamping Profesional Desa

Sebarkan artikel ini

Surabaya, Jatim Trending – Ada 16 tindakan yang tidak diperbolehkan atau larangan Tenaga Pendamping Profesional Desa yang diatur dalam lampiran Kepmendesa PDTT 40/2021 huruf (G) terkait Etika Profesi TPP.

Pendamping Desa dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang :

Scroll untuk melanjutkan membaca
Scroll untuk melanjutkan membaca

1. Melakukan tindakan pidana, kekerasan fisik, pisikis dan seksual.

2. Melakukan tindakan tercela dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian.

3. Menggunakan dan mengedarkan Narkoba.

4. Memalsukan data, informasi dan dokumen pendampingan.

Baca Juga  Prabowo Subianto Resmikan Bantuan Sumur Bor di Kabupaten Pamekasan

5. Menyalahgunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk hal – hal di luar tugas dan dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa.

6. Menyebarkanfitnah, hasutan, propaganda dan/atau provokasi negatif. Menyebarkan provokasi negatif terhadap kebijakan kementerian dan pelaksanaan pendampingan masyarakat desa dalam bentuk tulisan, foto, gambar, audio dan video di semua jenis media.

7. Menyalahgunakan atribut Kementerian untuk kepentingan lain di luar kepentingan Kementerian dan pendampingan masyarakat Desa.

8 Menyalah gunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain.

Baca Juga  Badan Siber Negara launching Tim CSIRT di Kediri

9. Meminta dan menerima uang, barang, dan/atau imbalan atas pekerjaan dan/atau kegiatan dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping.

10. Bertindak sebagai pemborong, suplier, perantara perdagangan, maupun menunjuk salah satu suplier atau berfungsi sebagai perantara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di wilayah dampingannya serta membantu secara teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa.

11. Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas Pemerintah Desa.

12. Memaksakan kehendak atas suatu usulan kegiatan dalam perencanaan Pembangunan Desa selama melaksanakan tugas pendampingan.

Baca Juga  Dalam Rangka HUT Kemerdekaan-RI Ke 78, PSBB Khitan Gratis Puluhan Anak Di Pademawu, Pamekasan

13. Melakukan rekayasa APB Desa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

14. Membiarkan dan menutupi proses penyimpangan yang terjadi secara sengaja dalam pelaksanaan Pembangunan Desa yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara.

15. Melakukan pekerjaan yang mendapat imbalan dan beresiko mengurangi jam kerja pendampingan.

16. Menjabat dalam kepengurusan partai politik, dan Menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN, APBD dan APB Desa.

Itulah 16 tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa agar menjadi perhatian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *